Jakartachanel.my.id, Jakarta — Merujuk amanat UU No 17 th 2023 pada Pasal 311 ayat (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat membentuk organisasi profesi (2)Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Surat Edaran Kemenkumham No. AHU-AN.01-252 tertanggal 30 Oktober 2024 ditujukan kepada kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi, menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 451 UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2024, Kementerian Kesehatan telah menetapkan pembentukan kolegium melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/1581/2024 pada 30 September 2024.
Sehubungan dengan hal ini, organisasi profesi di bidang kesehatan yang memiliki kolegium diimbau untuk segera menyesuaikan Anggaran Dasar (Organisasi Profesi) dengan mengeluarkan unsur kolegium dari struktur kepengurusannya untuk menghindari dualisme dalam kedudukan kolegium (conflict of interest)
Jika dalam jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini penyesuaian tersebut belum dilakukan, maka Kemenkumham, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, akan memblokir akses badan hukum organisasi (Organisasi Profesi).
Pada tanggal 23 January 2025 hari kamis pada saat acara sumpah profesi perawat di Stikes Hang Tuah Surabaya mengundang Ketua DPW PPNI yang diwakili Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, Nur Huda SKep.Ns.MKep MB.
Statement Ketua Kolegium Keperawatan Indonesia juga sebagai Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur.
“Kami hari ini mewakili dari kolegium,dimana
Kolegium itu sebagai amanah UU No 17 th 2023 dan PP 28 th 2024 kolegium itu adalah kumpulan dari guru besar dan ilmuan yang ahli dibidangnya itu namanya kolegium.”
Pasal 593 wajib diangkat sumpah. Apa makna dari sumpah tadi harus sesuai etika profesi?. Dimana prinsip etik keperawatan yaitu diantaranya adalah Kejujuran (Veracity) mengatakan baik dan benar, bahwa Ketua Kolegium Keperawatan Indonesia masih merangkap sebagai Ketua PPNI DPW Provinsi Jawa Timur, bahwa surat edaran kemenkumham no AHU-AN 01-252 dan keputusan menteri kesehatan No 01.07/menkes/1581/2024 bahwa jelas – jelas dan secara terang benderang organisasi profesi mengeluarkan unsur kolegium dari struktur kepengurusannya (conflick of interest).
Itulah bukti dan faktanya mengucapkan lebih mudah tetapi kenyataannya tidak dijalankan dengan kenyataan dalam kehidupan. Mari kita masyarakat keperawatan indonesia yang masih waras punya akal sehat mendoakan Ketua Kolegium Keperawatan Indonesia sadar dan tahu diri.
(opini)






