Berita  

Uki Marzuki Dukung Pernyataan Tegas Presiden Prabowo: Akan Bertindak Keras Terhadap Pihak-pihak di Balik Unjuk Rasa Terbaru

Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025 – Pernyataan Tegas Presiden Prabowo Akan Bersikap Tegas Terhadap Pihak-pihak Yang Bertanggung jawab Atas Terjadinya Rangkaian Unjuk Rasa Belakangan ini.

Kepada awak media, Uki Marzuki sebagai Ketum Brigade Merah Putih (BMP) mengatakan bahwa,
“Janji Presiden ini menjadi angin segar, namun harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar tidak sekadar menjadi retorika. Rakyat telah menyuarakan aspirasinya, dan sepatutnya pemerintah merespons dengan cepat, termasuk dalam hal desakan untuk mengganti Kapolri yang dinilai gagal menjalankan amanah,” kata Uki Marzuki.

Lebih lanjut Uki Marzuki berpendapat bahwa Kapolri dianggap tidak mampu memberikan instruksi yang jelas kepada jajarannya dalam menghadapi massa aksi, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung represif ketimbang humanis. Situasi ini berujung pada jatuhnya korban jiwa, sebuah tragedi yang semestinya tidak terjadi bila aparat lebih mengedepankan nurani dan tanggung jawab,
“Seorang pemimpin sejati seharusnya berani bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya,” tegas Uki Marzuki.

Ketum BMP ini, Uki Marzuki juga menyoroti perilaku sebagian anggota DPR yang dianggap tidak berakhlak, meremehkan rakyat, dan minim empati terhadap penderitaan masyarakat. Padahal, DPR digaji dari uang rakyat dan sudah seharusnya menjaga ucapan, sikap, serta tindakan,
“Kekuasaan sejati berada di tangan rakyat, bukan di tangan DPR. Karena itu, setiap kebijakan yang terkait dengan gaji, tunjangan, maupun pensiun harus dipertimbangkan dengan hati nurani dan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia menilai gaya hidup glamor sebagian anggota dewan tidak mencerminkan diri mereka sebagai wakil rakyat, apalagi di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Untuk itu, Uki Marzuki mendorong pemerintah bersama DPR agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap besaran tunjangan dan hak pensiun yang saat ini justru memberatkan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa meski pengaturan gaji pokok DPR ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dan tunjangan serta pensiun diatur bersama dengan Kementerian Keuangan, semua itu tetap harus dikaji ulang agar tidak terus membebani rakyat,
“Rakyat tidak boleh terus-menerus dikorbankan demi kenyamanan para pejabat,” tegasnya.

Selain itu, Uki Marzuki juga menekankan pentingnya pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor serta memberlakukan hukuman yang paling berat bagi koruptor. Menurutnya, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak hidup rakyat sehingga hukumannya pun harus luar biasa. Ia memahami bahwa wacana hukuman mati bagi koruptor menimbulkan pro dan kontra, namun ia menegaskan bahwa perspektif rakyat jelas: koruptor tidak layak diberi keringanan.

Tak luput Uki Marzuki mengingatkan agar pemerintah tidak serta-merta mencari kambing hitam dengan menuding ada pihak asing yang memboncengi aksi demonstrasi. Menurutnya, akar persoalan justru muncul dari tubuh bangsa sendiri,
“Kita perlu jujur melakukan evaluasi diri, jangan melempar batu sembunyi tangan. Pihak yang bersalah harus ksatria, berani mengakui kesalahan, dan bila perlu mundur. Lebih baik mundur dengan terhormat daripada dipaksa mundur dengan hina,” tegasnya.

Sebagai Ketum BMP, Uki Marzuki juga menghimbau kepada para pendemo agar menghindari tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum. Menurutnya, kerusakan itu justru akan merugikan rakyat sendiri,
“Aspirasi harus disampaikan, tapi jangan sampai semangat memperjuangkan kebenaran justru melukai kepentingan kita bersama,” pungkas Uki Marzuki sebagai Ketum BMP. (*red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *