Hukum  

Sengketa Tanah di Kapuk Muara, Anggota DPRD DKI Pantau Lokasi

JAKARTACHANEL.my.id, Jakarta — Perselisihan antara seorang warga Pluit, Jakarta Utara bernama Chandra Gunawan dan seorang warga Cikupa, Tangerang bernama The Tiau Hok terkait sengketa tanah di Jalan Kapuk Indah No.10, RT 2/RW 3, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara terus berlanjut. Kasus keduanya kini melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Johny Simanjuntak. 

The Tiau Hok melalui kuasa hukumnya bernama Iming Tesalonika, SH, MM, MCL melaporkan kasus pembangunan tembok beton yang menutupi akses masuk ke lokasi tanah yang diklaim milik kliennya tersebut ke DPRD DKI. 

Iming Tesalonika, SH, MM, MCL

Menurut Iming, pembangunan tembok tersebut dilakukan secara sepihak oleh Chandra Gunawan dan diduga menabrak Peraturan Daerah (Perda). Apalagi lokasi tersebut kata Iming dijadikan tempat pembuangan sampah secara sembarangan. Anehnya, Pemda DKI Jakarta, dalam hal ini Walikota Jakarta Utara kata Iming malah membiarkan hal tersebut terjadi. 

“Jadi kita memprotes kawan Pemda yang tidak menjalankan tugasnya dalam menegakan Perda. Jadi intinya itu saja,” ujar Iming kepada wartawan, Senin (25/10/2021). 

Iming menuturkan, pihaknya melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Johny selaku Anggota DPRD pada tanggal 18 Agustus 2021 kemarin. Namun baru meninjau lokasi pada Senin (25/10/2021) hari ini. Kehadiran Johny ke lokasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tim dari Pemda DKI Jakarta. 

“Saya kira Tim PDIP wajib menindaklanjuti keluhan dari warga, dari rakyat. Tim PDIP menindaklanjutinya dengan memanggil jajaran instansi yang terkait, yang dianggap bertanggungjawab dan berwenang menangani masalah ini,” katanya. 

Usai meninjau lokasi, kata Iming, Johny menanyakan kepada Tim Pemda DKI terkait cor beton tersebut. Pemda kata Iming tak mengetahui adanya sengketa tersebut. 

“Ini bertahun-tahun menghalangi akses, membuang sampah sembarangan tidak ditindaklanjuti. Jadi, anggota DPRD PDIP tersebut mempertanyakan ada apa dengan Pemda DKI. Tapi rupanya dijawab oleh Lurah dan Camat bahwa mereka tidak tahu keadaan. Mereka tidak pernah tahu lokasi ini,” kata Iming. 

“Jadi baru  kali ini, Pak Lurahnya datang meninjau lokasi. Sepatutnya karena mereka punyak kewajiban, punya tanggung jawab. Harusnya mereka kalau sudah disurati, harus ditindaklanjuti,” tambah Iming. 

Sejatinya, ujar Iming, DPRD sebagai lembaga politik bertugas mengawasi kewenangan-kewenangan yang dijalankan oleh Pemda. 

“Jadi kalau ada penyimpangan ya, sebagai lembaga politik, ia wajib mendengarkan suara rakyat,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *