Berita  

Dugaan Intimidasi dan Korupsi, Anggota DPR RI dari PKB, Rico Alviano Dilaporkan

Padang – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rico Alviano (RA), menjadi sorotan publik menyusul laporan dugaan intimidasi terhadap seorang jurnalis berinisial HI serta keterlibatannya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pemalsuan identitas.

Peristiwa dugaan intimidasi terjadi pada 3 Januari 2025, ketika HI, dalam kapasitasnya sebagai jurnalis, mencoba mengonfirmasi informasi dugaan korupsi kepada seorang pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Barat. Tidak lama setelah upaya konfirmasi dilakukan, HI mengaku menerima panggilan telepon dari RA yang berisi pernyataan bernada ancaman.

“Baru beberapa menit setelah saya mendatangi Kabid Ridonal — yang justru menghindari konfirmasi — saya langsung ditelepon oleh RA. Dia menyampaikan, ‘Silakan kalau mau ungkit kasus ini, tapi terima saja nanti risikonya.’ Ini bentuk intimidasi terhadap tugas jurnalistik,” ujar HI.

Tindakan RA tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (2) dan (3) yang menjamin kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya. Selain itu, perbuatan tersebut juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat.

Selain dugaan intimidasi, RA juga dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pemalsuan dokumen dalam penyelenggaraan program perjalanan dinas. Dalam laporan yang diterima, disebutkan terdapat praktik pemotongan uang saku peserta, penggunaan identitas palsu (terdapat 18 KTP palsu), serta dugaan keterlibatan ajudan istri RA dalam menjalankan agen perjalanan ilegal.

Kegiatan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan dan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dugaan pemalsuan identitas sendiri dapat dijerat dengan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Atas dasar temuan tersebut, berbagai pihak mendesak Kejaksaan Agung dan Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, baik dari aspek dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap jurnalis maupun indikasi tindak pidana korupsi. Dewan Pers dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga diminta untuk segera memberikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap HI sebagai pelapor.

Sementara itu, DPR RI melalui Komisi III didorong untuk memanggil RA guna menjalani pemeriksaan etik, sebagai bentuk akuntabilitas dan penegakan integritas lembaga legislatif.

Kasus ini menjadi perhatian publik nasional karena dinilai mencerminkan sikap antikritik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan pers dan supremasi hukum di Indonesia. (Sr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *