Jakarta — Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia [K Sarbumusi) Nahdlatul Ulama menyampaikan sikap dan respon terkait perkembangan terakhir disahkannya RUU Cipta Kerja.
Wasekjen Konfederasi Sarbumusi, Dalail menjelaskan beberapa isu salah satunya adalah bidang cluster dalam RUU Cipta Kerja.
” Dari beberapa proses yang diajukan awalnya kita apresiasi kepada pemerintah untuk melakukan diskusi dan seluruh pasal secara tripartit,” kata Dalail dalam konferensi pres di Jakarta , Jumat, (09/10).
“Namun dalam perjalanannya kita tidak diikuti karena begitu cepat yang dijalankan oleh pemerintah,” ujar Dalail.
“Pokok bahasan cluster Ruu Cipta Kerja , mengenai 7 isu pokok terdiri dari; pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Outsourcing, menolak jam kerja yang eksploitatif, menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang,” ujar Dalail.
“K Sarbumusi yang secara gerakan organisasi dipantau alim ulama dan mengikuti dan pantau sesuai pengurus besar. dan kita harus bergerak dan berpihak kepada yang tertindas,” tegasnya.
Inilah pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Konferasi Buruh Muslim Indonesia.
- Meminta dengan tegas kepada President Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menerbitkan PERPPU atas Undang-Undang Clpta
kerja apabila dalam kurun waktu satu tahun masa berlaku UU Cipta kerja tidak ada investasi yang signifikan ke Indonesia. - Menolak Undang Undang Cipta Roda Kluster Ketenagakerjaan dan akan melakukan gerakan kosntitusional dengan cara Mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi.
- Mengintruksikan kepada Seluruh Basis, DPC, DPW dan Federal untuk menyuarahn sikap Organisasi dengan cara dan bentuk disesuaikan dengan kondisi di masing masing tlngkat kepengurusan organisasi
- Menginstruksikan kepada seluruh Basis, DPC, DPW dun Federasi untuk mensosialisasikan sikap organisasl, Hasil kajian dan pandangan dari DPP Konfederasi Sarbumusi kepada seluruh anggota.






