Jakarta — Gugatan class action (gugatan perwakilan kelompok) yang diajukan korban kerusuhan Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara pada tahun 1999 yang diajukan korban kerusuhan kepada pemerintah sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) No.(318/PDT/G.CLASSACTION/2011/PN,JKT, pst) artinya pemerintah harus menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberikan ganti rugi kepada korban kerusuhan sebagai penggugat.
Korban pengungsi kerusuhan yang diwakili YPKKM menggugat 11 petinggi negara, yaitu Presiden RI, Menko Kesra, Mensos, Menko Perekonomian, Menteri Bapenas, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara dan perwakilan PEMDA Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.
Gugatan para korban kerusuhan dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat pada 18 Desember 2012 dengan perkara bernomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst.
Demi tercapainya cita-cita Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga sebagai wujud perlindungan Negara terhadap rakyatnya maka sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan kementerian tergugat untuk melaksanakan keputusan tersebut, karena korban insiden itu merupakan bagian dari Indonesia.
Perhatian Pemerintah inilah yang menjadi kekuatan bagi masyarakat korban yang belum sembuh dari luka fisik maupun psikis yang membekas amat dalam hingga menjadi emosi dan dendam membara bagi masyarakat Maluku hingga saat ini.
Untuk itu kami pengurus YPKKM dan FKAMM meminta, memohon dan mendesak beberapa tuntutan diantaranya: Meminta dengan hormat Menko Polhukam untuk mempertimbangkan kembali keterlibatan LBH Kepton dengan memperhatikan kembali putusan Peninjauan Kembali (PK). Kami dari pengurus YPKKM menganggap bahwa tindakan tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.
Mendesak pemerintah melalui kementerian Polhukam untuk segera melaksanakan putusan pengadilan Negeri nomor (116/PDT/2015/PT.DKI), sudah diakui secara legal standing untuk mengganti kerugian yang dialami korban kerusuhan 1999 melalui YPKKM sebagai pemohon.
Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Maluku dan YPKKM meminta agar putusan tersebut sesegera mungkin dilaksanakan agar kesamaan dimata hukum dapat dijalankan sebagaimana disebutkan dalam UU. Sebanyak 213.217 Kepala Keluarga yang terlibat dalam konflik kerusuhan antar agama menagih janji pemerintah yang sebagai pemulihan daripada kerugian baik secara fisik maupun psikis dimana pemerintah sampai hari ini hanya memberi janji.
Rakyat Maluku dianaktirikan berbeda dengan perhatian Pemerintah kepada Rakyat Papua yang diistimewakan kami masyarakat Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara adalah wilayah NKRI yang sampai saat ini tidak pernah bergejolak untuk menyuarakan merdeka dari NKRI maka demi terwujudnya nilai kebangsaan dan keadilan akibat dari peristiwa kelam tersebut dalam hal ini sesegera mungkin kami memohon tanggung jawab Tergugat “Menagih Janji Pemerintah Yang Tak. Kunjung Ditepati dan Hampir Diterkam Siluman”.






