Jakartachanel.my.id, Jakarta — Berdasarkan amanat UU No 17 th 2023 pada Pasal 311
- ayat (1) tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi.
- ayat (2) pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
Pada saat acara wisuda dan sumpah profesi perawat di stikes hang tuah surabaya mengundang ketua kolegium keperawatan Indonesia.
“Menurut, PP 28 th 2024 kolegium itu adalah kumpulan dari guru besar dan ilmuan yang ahli dibidangnya itu namanya kolegium.
Pasal 593 wajib diangkat sumpah,” ujar ketua Kolegium Keperawatan dimimbar podium para wisudawan.
Dalam Pasal 593 bahwa sumpah profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan.sumpah profesi diatur dengan peraturan menteri.
Bila disimak Pasal 593 tidak wajib mengundang organisasi profesi karena itu kewenangan penyelenggara pendidikan, apalagi mengundang Ketua Kolegium keperawatan karena tugas dan fungsi kolegium keperawatan bukan hadir wisuda pengangkatan sumpah profesi perawat.
Patut juga dipertanyakan kepada pimpinan konsil kesehatan Indonesia dan Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia. Apakah kehadiran ketua kolegium keperawatan mendapatkan surat tugas dari pimpinan KKI atau Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia atau karena inisiatif dirinya sendiri?.
Bila itu diluar aturan internal KKI atau ketua Kolegium Kesehatan Indonesia, betapa sibuknya jadwal ketua kolegium keperawatan untuk mengurusi sumpah profesi dengan alasan sosialisasi kolegium keperawatan, perlu di ingat bahwa pendidikan vokasi keperawatan kurang lebih 400 ditambah pendidikan Ners kurang lebih 300. Sebaiknya Ketua Kolegium Keperawatan fokus saja tupoksinyĆ sesuai aturan yang sudah dibuat dan disepakati oleh pimpinan konsil kesehatan indonesia.
“Ada juga anggota perawat dan sebagian pengurus PPNI menanyakan status legal standing pasca surat edaran kemenkumham no AHU -AN.01-252 tertanggal 30 oktober 2024 dimana perijinan oleh Ditjen AHU apakah sudah disahkan lewat akta notarisnya. Artinya secara administrasi negara apakah sudah diakui / disahkan. Maka ada juga pertanyaan dari pengurus PPNI bagaimana posisi ketua kolegium keperawatan tapi masih Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur (konflik kepentingan) mungkin saja beliau lebih tahu dan faham,” ujar ketua DPD Provinsi Jawa Timur yang tidak mau disebutkan namanya.
Maka catatan untuk semua teman sejawad perawat sebaiknya ikuti aturan sesuai Regulasi UU no 17 th 2023 dan PP no 28 th 2024.






